Kewenangan Bidan Sesuai Permenkes No 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

  1. 1.     Kewenangan normal:
    1. a.     Pelayanan kesehatan ibu
    2. b.    Pelayanan kesehatan anak
    3. c.     Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
  2. 2.     Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah.
  3. 3.     Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter.

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:

  1. 1.     Pelayanan kesehatan ibu
    1. a.     Ruang lingkup:

1)     Pelayanan konseling pada masa pra hamil

2)     Pelayanan antenatal pada kehamilan normal

3)     Pelayanan persalinan normal

4)     Pelayanan ibu nifas normal

5)     Pelayanan ibu menyusui

6)     Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

  1. b.    Kewenangan:

1)     Episiotomi

2)     Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II

3)     Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan

4)     Pemberian tablet Fe pada ibu hamil

5)     Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas

6)     Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif

7)     Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum

8)     Penyuluhan dan konseling

9)     Bimbingan pada kelompok ibu hamil

10)  Pemberian surat keterangan kematian

11)  Pemberian surat keterangan cuti bersalin

  1. 2.     Pelayanan kesehatan anak
    1. a.     Ruang lingkup:

1)     Pelayanan bayi baru lahir

2)     Pelayanan bayi

3)     Pelayanan anak balita

4)     Pelayanan anak pra sekolah

  1. b.    Kewenangan:

1)     Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat

2)     Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk

3)     Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan

4)     Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah

5)     Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah

6)     Pemberian konseling dan penyuluhan

7)     Pemberian surat keterangan kelahiran

8)     Pemberian surat keterangan kematian

  1. 3.    Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:
    1. a.    Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
    2. b.    Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:

  1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit
  2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi dokter)
  3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
  4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan
  5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
  6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas
  7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya
  8. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi
  9. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.

Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter, bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut sudah terdapat tenaga dokter.

About these ads

15 Tanggapan

  1. tapi sekarang banyak bidan yg melakukan tindakan melebihi kewenangan bidan malah tindakan yg hrs dilakukan oleh dokter ahli mereka lakukan jadi apabila malpraktek kira2 siapa yg bertanggungjawab ? Dokter di tempat itu atau kapus atau kadis ? Klu malpraktek di praktek bidan siapa yg btanggungjwb ?

    • Bidan dapat melakukan tindakan apa saja dalam situasi darurat apalagi yg di pedesaan, sambil memutuskan untuk merujuk…

  2. Emang kalo ada kegawatdaruratan pada pasien bidan harus diem aja bu?keburu mati dong pasiannya.jangan selalu nyalahin bidan, kalo di tempat yang fasilitas kesehatannya kurang , ea selama bidan itu kompeten mengapa tidak melakukan pertolongan….daripada nyawa pasien ilang….jangan suka melecehkan profesi lain bu….anda orang berpendidikan kan…

    • Benar sekali,,,kenapa orang hanya melihat kesalahan dari sudut pandang mereka, tanpa melihat kenapa bidan bertindak,,,begitu ada yang meninggal bidan disalahkan, bilang malprakteklah,,,kalo di desa emangx siapa yang jadi ujung tombaknya masyarakat dalam pelayanan kesehatan ? ^ _ ^

  3. Bukan begitu jawaban ..iya klu pasien gawat otomatislah diltolong dong drpd melayang nyawax ….Ini FAKTA klu terjadi apa2x siapa yg bertanggungjawab untung fakta ini tdk sampai ke pengadilan klu spai ke pengadilan siapa yg bertanggungjwb ,itu ptanyaan sy bkn melecehkan profesi anda ,jd skrg tlong dong dijawab….. brgkali yg coment blm mgalami ya ?

  4. yang penting kan niatnya tulus,, masalah siapa yg bertanggung jawab itu dipertanggung jawabkan di akhirat,, emgnya ibu mau kalau ibu sedang dalam gawat darurat lalu bidan diam saja, atau misal bidan berusaha merujuk tapi misal ibu sudah dipanggil sama yg di atas,, lalu bidan juga yg disalahkan karena tidak berusaha menolong? tolong dipikir kembali…

  5. Untuk ibu astuti tindakan pa yg ibu maksud bidan melebihi kewenangannya. contohnya pa????jika bidan tersebut praktek mandiri dan melakukan malpraktek maka bidan tersebut yg akan mempertanggung jawabkan perbuatan yg telah dia lakukan. bidan tersebut akan di audit oleh puskesmas setempat

  6. abortus pasien meninggal…

    • Kalo ada bidan yang melakukan tindakan abortus diliat dulu dong permasalahannya, kalo yang datang sdh dalam keadaan gawat atau perdarahan ? yang jelas sebagai bidan yang profesional akan melakukan sesuai kewenangannya demi menyelamatkan jiwa, to bidan akan merujuk atau kolaborasi dengan dokter setempat, harusnya bila terbukti malprakek yang bertanggung jawab kedua2nya, bidan dan pasien…

  7. lw abortus n yang tangani bidan…. sy kira yang penting bidan sudah menjalankan tugas sesuai SOP, bidan tidak perlu khawatir… masalah komplain dari masyarakat ataupun penilaian apakh itu malpraktik atau ga, mari kita serahkan pada MPEB.
    lw tindakan ABORSI… itu jelas malpraktik! n saya yakin bidan yang profesional tidak akan melakukan tindakan yang melanggar etika profesinya…

  8. lw kejadian abortus n yg tangani bidan…. sy kira yg penting bidan sudah menjalankan tugas sesuai SOP, bidan tidak perlu khawatir… masalah komplain dari masyarakat ataupun penilaian apakh itu malpraktik atau ga, mari kita serahkan pada MPEB.
    lw tindakan ABORSI… itu jelas malpraktik! n saya yakin bidan yg profesional tidak akan melakukan tindakan yang melanggar kode etik bidan…

  9. tetap semangat untuk bidan semua.tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di maya pada

  10. Bu…menurut isu yang berkembang di Papua, katanya tahun 2014 seluruh Bidan yang mengabdi di tempat pelayanan pemerintah maupun swasta katanya harus berpendidikan minimal Diploma III?…. Karena tahun 2014 tenaga kesehatan yang berpendidikan Diploma I Kebidanan tidak akan dipakai (melakukan pelayanan kebidanan) dan hanya sebagai tenaga administrasi? Tolong di jawab bu!….

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: