PROFIL KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI DARI MASA KE MASA

“PROFIL KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI DARI MASA KE MASA “Dari masih menggunakan desain di word,paint,photoscape, sampai corel n photoshop,dari msh menggunakan office word 2000 sampai office word 2010,dari excel 2000 sampe 2010…….. big thanks buat Sukma Dm ka Sherly Hinelo ka Midayani Longgi Irna Tabalandi Arumpone Theodora ChintyaMuncha Ancha @dr wayan, pak Harissibadu Ithu Cheechee pak Yonias Esali, @dr syamsir (alm), @dr Hariadi, dr Winarny Abdullah ……… Terima kasih buat semua pemberi dan pengguna data dan informasi kesehatan yg telah memberikan sumbangsih data dan informasi baik lingkup Dinas,Puskesmas,RS,Klinik maupun lintas sektor (BPS,CAPIL dan KB,KEPOLISIAN).

 

 

 

 

 

 

 

download profil kesehatan kab . banggai : ……………………..

10 Dampak Program Akreditasi Rumah Sakit

Dari tahun 1970‐an, program akreditasi dan organisasi akreditasi muncul dan berkembang. Banyak organisasi akreditasi nasional dan badan internasional (ISQua) yang telah terdaftar menjadi anggota yaitu lebih dari 70 negara. Berikut lembaga Akreditasi di beberapa negara diantaranya :

No

Negara

Lembaga

1. Internasional The International Society for Qualit in Health Care (ISQua)
2. Australia Australian General Practice Accreditation Limited (AGPAL)
3. Australia Australian Council on Healthcare Standards (ACHS)
4. Canada Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA)
5. India National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers

(NABH)

6. Irlandia Irish Health Service Accreditation Board (IHSAB)
7. Malaysia Malaysian Society for Quality in Health (MSQH)
8. Belanda Netherlands Institute for Accreditation of Hospitals (NIAZ)
9. Afrika Selatan Council of Health Service Accreditation South Africa (COHSASA)
10. Amerika Serikat Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations

(JCAHO)

11. Amerika Serikat Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)

Keterlibatan dalam akreditasi di banyak negara adalah kegiatan peningkatan mutu. Namun bukti kasus untuk mendukung klaim dari program akreditasi, kurang. Sehingga banyak negara yang menggunakan program akreditasi tanpa bukti bahwa akreditasi adalah metode terbaik untuk meningkatkan kualitas dan tidak ada bukti tentang efektivitas dari sistem yang berbeda dan cara untuk menerapkannya (Ovretveit J & Gustafson D; 2003). Namun banyak studi yang meneliti hubungan antara akreditasi dan organisasi dan kinerja klinis (Braithwaite J et al, 2006). Sedangkan literatur mengenai manfaat akreditasi belum dikaji sehingga tujuan penelitian ini adalah ingin menjelaskan beberapa penelitian mengenai akreditasi di sektor kesehatan. Penelitian ini menggunakan strategi multi‐method dan dilakukan dari Maret hingga Mei 2007. Pencarian literatur melakukan konsultasi dengan melibatkan lembaga akreditasi sektor kesehatan.

Terdapat 66 penelitian mengenai dampak atau efektivitas program akreditasi telah ditelaah dan dikategorikan menjadi 10 temuan yaitu sikap profesi terhadap akreditasi, mendorong perubahan, dampak organisasi, dampak keuangan, ukuran mutu, program penilaian, kepuasan pasien, keterbukaan pada publik, pengembangan profesional dan issue surveyor. Temua dirangkum sebagai berikut

  1. Sikap para profesional terhadap akreditasi tidak sama : Beberapa penelitian menyatakan bahwa profesional kesehatan mendukung program akreditasi karena program akreditasi merupakan strategi yang efektif untuk menjamin mutu, kinerja organisasi menjadi lebih baik setelah akreditasi, menyediakan pedoman mengenai bagaimana mutu dan safety diatur dalam organisasi yang lebih baik. Namun terdapat penelitian yang menyatakan bahwa profesional kesehatan tidak mendukung program akreditasi karena meningkatkan beban kerja dan stress kerja, dirasakan hanya sedikit memberikan value bagi pasien karena hanya ditujukan pada proses dibanding kualitas, biaya akreditasi yang tinggi (langsung atau tidak langsung), kurangnya konsistensi diantara para penilai (assessors), membutuhkan banyak sumber daya, meragukan manfaat akreditasi untuk organisasi.
  2. Akreditasi mendorong Perubahan dalam organisasi kesehatan: Perubahan signifikan terjadi pada enam area (administrasi dan manajemen, review systems, organisasi staf medis, fasilitas dan keamanan fisik, layanan keperawatan, perencanaan) memberikan peluang bagi profesional kesehatan untuk merefleksikan praktek organisasional, memperkenalkan mengenai program mutu yang berkesinambungan, peningkatan kualitas pada pedoman klinis.
  3. Manfaat akreditasi untuk organisasi belum dapat dipastikan: Akreditasi dapat berdampak pada organisasi diantaranya gaya manajemen lebih partisipatif, adanya dukungan organisasi untuk proses akreditasi dan adanya strategi evaluasi dan strategi untuk peningkatan kualitas. Namun penelitian Mazmanian et al (1993) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam organisasi antara terakreditasi dan tidak terakreditasi. Continue reading

Triliunan Rupiah Lari ke Pengelola Kesehatan Asing Tiap Tahun

JAKARTA (Pos Kota) – Maraknya orang berduit di Indonesia yang berobat ke luar negeri dikhawatirkan semakin menipiskan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas rumah sakit (RS) di dalam negeri.

Tiap tahun, triliunan rupiah lari ke kantong dokter dan pengelola RS asing akibat  pelayanan kesehatan di sini tak kunjung maskimal.

Badan Kesehatan Dunia (WHO)  pada 2010 mencatat, biaya yang  dikeluarkan oleh orang berduit berobat ke manca negara  mencapai Rp7 triliun per tahun.

Sekitar 50 persen  orang Indonesia yang berobat tadi  atau sebanyak 200 ribu orang, mengambil negara  tujuan  Singapura dan Malaysia sebagai destinasi pengobatan dan perawatan.

“Sesungguhnya kita bisa memberikan pelayanan kesehatan lebih baik dibanding negara-negara itu. Peralatan kesehatan di Indonesia pun sudah sangat canggih. Lalu kenapa kita harus berobat ke luar negeri,” cetus Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi,  saat meresmikan RSU Bunda Jakarta, Selasa.

Ia berharap, kehadiran RS Bunda Jakarta yang memiliki sejumlah alat kesehatan canggih   dapat mengurangi orang kaya Indonesia berobat  ke luar negeri.

Menkes pun meminta kepada manajemen rumah sakit di Indonesia agar meningkatkan mutu pelayanan medik secara optimal, dan memberi kepuasan kepada pasien  sesuai dengan standar profesi dan layanan kesehatan internasional.

Direktur Pengembangan PT Bunda Medik, pengelola RSU Bunda Jakarta, dr. Ivan R. Sini, bertekad memberi layanan kesehatan terbaik di rumah sakitnya agar kalangan elit Indonesia tidak berobat ke luar negeri.

“Kami akan optimal memberi layanan. Kalau perlu pasien dari luar Pulau Jawa  kami jemput di Bandara Soekarno Hatta, dan mengantarnya ke hotel berbintang serta ke RS kami,” katanya. Continue reading

Dokter Tolak Besaran Iuran Premi BPJS

JAKARTA (Pos Kota) – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak rencana besaran iuran premi peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp22,2 ribu per orang/bulan . Penetapan premi sebesar itu dinilai merugikan dokter yang ikut dalam program BPJS.

”Sebagai organisasi profesi, IDI protes keras! Jika premi tetap ditetapkan tidak sesuai dengan nilai keekonomian dan profesionalitas, maka para dokter akan mogok,” ujar Ketua Umum PB IDI Prijo Sidipratomo, di Jakarta, Selasa (4/9).

Sekjen PB IDI Slamet Budiarto menambahkan, bentuk pemogokan yang dilakukan tetap akan memperhatikan etika kedokteran. Artinya pelayanan yang terkait life saving(keselamatan nyawa) tetap dibuka. Namun untuk layanan rawat jalan akan ditutup.

Kalau pun para dokter dipaksa ikut BPJS, niscaya, lanjut Slamet, mutu layanan yang diberikan bakal sangat menurun. Pasalnya para dokter bakal bekerja dengan setengah hati. Dalam dua hari ke depan, pihaknya bakal melayangkan surat protes ke presiden.

Menurut Ketua Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan PB IDI, Mahlil Ruby, hitungan iur premi bagi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) kurang tepat, lantaran pemerintah menggunakan kriteria basis hitungan yang salah.

PBI adalah kelompok masyarakat yang iur preminya dibayari oleh pemerintah. Mereka adalah 40 persen masyarakat Indonesia dengan penghasilan terendah. Saat BPJS beroperasi pada 2014 nanti, telah ditetapkan masyarakat yang masuk dalam PBI sebanyak 96 juta jiwa lebih.

Jika mengacu pada iur premi sebesar Rp22,2 ribu per bulan/orang, maka IDI menghitung dari jumlah premi itu alokasi untuk jasa layanan dokter per kapitasi pasien hanya sebesar Rp7 ribu. Besaran angka tersebut menurut Mahlil tidak hanya untuk ongkos layanan jasa dokter saja, melainkan juga termasuk obat.

Jika dihitung dengan ongkos obat, maka per kapitasi pasien jasa layanan dokter hanya dihargai sekitar Rp2-3 ribu rupiah oleh pemerintah. ”Harga ini jauh lebih rendah dari ongkos layanan tukang cukur per kepala,” kritiknya.

TAK SESUAI BIAYA KULIAH

Bila diasumsikan pemanfaatan (utilisasi) peserta BPJS maksimal hanya mencapai 20 persen  saja, maka rata-rata pendapatan dokter di sarana kesehatan primer ’hanya’ mencapai kisaran Rp5-6juta per bulan, yang dinilai IDI tidak masuk akal jika dibandingkan dengan biaya kuliah untuk menjadi dokter. Continue reading

ROADMAP RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012

 

 

 

 

versi full silahkan di download di link ini :

 

http://upload.ugm.ac.id/238RoadMapSIK.PDF

PENGUMUMAN PENERIMAAN DOKTER DR/DRG PTT PERIODE OKTOBER 2012 PROPINSI SULAWESI TENGAH

Setelah sekian lama tidak memposting berita dan mengupdate informasi terkait pembangunan kesehatan Kabupaten Banggai dan Nasional akhirnya hari ini bisa juga membuat tulisan pendek terkait penerimaan DR/DRG PTT. Setelah membuka situs wajib KEMENKES RI (http://www.depkes.go.id/) dan link ke web unit http://www.ropeg-kemenkes.or.id/ setelah membaca daftar kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi untuk Propinsi Sulawesi Tengah sama sekali tidak terlihat daftar kebutuhan dokter untuk kabupaten banggai. Di benak saya berpikir apa mungkin Kabupaten Banggai sudah tidak membutuhkan tenaga dokter dan dokter gigi dikarenakan jumlah ratio dokter dengan penduduk kabupaten banggai sudah memenuhi standar pelayana minimal yang ditetapkan oleh KEMENKES RI ???? berikut daftar kebutuhan dokter dan dokter gigi periode oktober 2012  untuk propinsi Sulawesi Tengah :

KEBUTUHAN DOKTER GIGI PTT
PERIODE OKTOBER 2012
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NO. KABUPATEN/KOTA KRITERIA JUMLAH
B T ST
1. Kab. Tojo Una-Una 1 2 3
2. Kab. Poso 2 2 4
3. Kab. Parigi Moutong 3 3
4. Kab. Banggai Kepulauan 1 1
5. Kab. Donggala 2 2
JUMLAH 0 8 5 13
Catatan : Lama penugasan kriteria T dan ST adalah 1 Tahun
Jakarta, 20 Juli 2012
Kepala Biro Kepegawaian
ttd
dr. PATTISELANNO ROBERTH JOHAN, MARS
NIP. 19601013 198912 1 001

 

PERIODE OKTOBER 2012
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NO. KABUPATEN/KOTA KRITERIA JUMLAH
B T ST
1. Kab. Tojo Una-Una 1 2 3
2. Kab. Poso 2 2 4
3. Kab. Parigi Moutong 3 3
4. Kab. Banggai Kepulauan 1 1
5. Kab. Donggala 2 2
JUMLAH 0 8 5 13
Catatan : Lama penugasan kriteria T dan ST adalah 1 Tahun
Jakarta, 20 Juli 2012
Kepala Biro Kepegawaian
ttd
dr. PATTISELANNO ROBERTH JOHAN, MARS
NIP. 19601013 198912 1 001

Dari data profil update terakhir tahun 2010 ratio profil dokter dan dokter gigi untuk kabupaten banggai belum memenuhi target yang di inginkan. Pada tahun 2010, jumlah dokter yang ada sebanyak 57 orang dengan ratio nakes per 100.000 penduduk 17,9 jika dibandingkan dengan standar (indonesia sehat Kemenkes RI) 40/100.000 penduduk masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Begitu juga untuk ratio dokter gigi dengan jumlah dokter gigi sebanyak 9 orang maka ratio dokter gigi di kabupaten banggai 2,8 per 100.000 penduduk artinya setiap 2 atau 3 dokter melayani 100.000 penduduk kabupaten banggai, hal ini tentunya masih sangat jauh dari standar yang ditentukan yaitu 11 per 100.000 penduduk.

Melihat data diatas seyogiannya dibutuhkan keberadaan Dokter dan dokter gigi PTT di kabupaten banggai mengingat luas wilayah yang luas dan meliputi 22 Puskesmas (20 yang telah berfungsi). Pemerintah Kabupaten Banggai belum bisa memenuhi kebutuhan akan dokter melalui pengangkatan PNS daerah untuk itu dibutuhkan bantuan pmerintah pusat dalam hal ini KEMENKES RI dalam pendistribusian tenaga profesi dokter di Kabupaten Banggai melalui program Dokter dan Dokter gigi PTT dengan gaji dan  insentif yang dibebankan pada APBN yang dibagi dalam 3 kriteria daerah yaitu Biasa, Terpencil dan Sangat terpencil. Untuk Wilayah Kabupaten semua wilayah kerja Puskesmas kecuali 2 puskesmas dalam kota (Puskesmas Luwuk dan Kampung Baru) masuk kategori daerah sangat terpencil. Dampak yang ditimbulkan dengan kurangnya tenaga profesi dokter di suatu daerah sangat besar pengaruhnya dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pengumuman IJEPA batch VI tahun 2013

Berikut disampaikan Ketentuan Pendaftaran calon TKI Nurse (Kangoshi) ke Jepang Program G to G untuk penempatan Tahun 2013

Klik disini untuk download Surat Edaran
Klik disini untuk download Form Pendaftaran

untuk pendaftaran secara Online, dapat diakses disini

sumber : http://www.bppsdmk.depkes.go.id/

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.