Ketua Komite Ahli Pengobatan Filariasis (KAPFI) Prof. Dr. dr. Purwantyastuti, M.Sc., Sp.FK mengatakan, obat anti filariasis aman digunakan. Sesuai analisis yang dilakukan, kematian 8 orang warga Bandung bukan karena minum obat filariasis (kaki gajah). Dari 8 kasus kematian, 3 kasus kematian ternyata tidak minum obat filariasis yang dibagikan saat pengobatan massal yang dimulai 10 November 2009. Sedangkan 5 kasus kematian lainnya terjadi karena penyakit lain yang telah diderita sebelumnya.

Mengenai banyaknya warga yang berobat ke RS Majalaya usai pengobatan massal, disebabkan rasa ketakutan terhadap efek samping yang timbul. Sebetulnya efek samping obat filariasis ringan yaitu mual, muntah, pusing dan nyesek sebagai akibat matinya mikrofilaria yang ada dalam tubuh. Sebagian besar dari mereka yang berobat ke rumah sakit hanya diobservasi dan diobati dengan antesida dan Omeperazole kemudian dipulangkan, ujar Prof. Purwantyastuti kepada para wartawan pada jumpa pers hasil investigasi yang dipimpin Menkes dr.Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH di Jakarta 17 November 2009.

Menkes mengatakan, pemerintah tetap meneruskan program pengobatan massal untuk memberantas dan mencegah penularan penyakit filariasis (kaki gajah) di tanah air sehingga pada tahun 2020 Indonesia bebas dari penyakit yang ditularkan berbagai jenis nyamuk tersebut.

”Semua obat untuk pengobatan massal sudah terlebih dahulu melalui penelitian, jadi sudah pasti aman. Sosialisasi pun sudah dilakukan tetapi tidak ada salahnya ditingkatkan lagi agar para kader dan masyarakat tahu persis prosedurnya, kata Menkes.

Menkes mengatakan, sejak tahun 2002 pemerintah melakukan pemberian obat anti filariasis massal untuk mencegah penyebaran filariasis di daerah endemis. Disebut endemis jika di wilayah itu ada satu persen atau lebih penduduknya mengidap mikrofilaria dalam darahnya.

Prosedur pencegahan untuk eliminasi filariasis telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1977. Pengobatan massal anti filariasis juga telah dilakukan di lebih 50 negara di wilayah Afrika, Amerika, Asia Tenggara, Pasifik Barat dan Midetaria Timur yang mencakup 496 juta orang.

Negara-negara anggota WHO telah sepakat membebaskan dunia dari penyakit kaki gajah tahun 2020 dengan berupaya menerapkan berbagai strategi termasuk pemberian obat secara massal.

Di Indonesia, filariasis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Hingga 2008, jumlah kasus kronis filariasis mencapai 11.699 kasus di 378 kabupaten/kota. Sedangkan sebanyak 316 dari 471 kabupaten/kota telah terpetakan secara epidemiologis endemis filariasis. Berdasarkan hasil pemetaan didapat prevalensi mikrofilaria di Indonesia 19% dari seluruh populasi Indonesia yang berjumlah 220 juta orang, berarti terdapat 40 juta orang didalam tubuhnya mengandung mikrofilaria. Mereka inilah sumber penularan penyakit kaki gajah, kata Menkes.

Hasil investigasi.
Ketua KAPFI memastikan kematian delapan warga Bandung Jawa Barat, tidak terkait dengan pemberian obat anti filariasis secara massal. ”Hasil analisis yang dilakukan setelah pemberian obat massal tanggal 10-16 November menunjukkan dari 8 orang yang dilaporkan meninggal, tiga orang diantaranya tidak meminum obat anti filariasis dan lima orang lainnya meninggal karena penyakit yang sudah diderita sebelumnya, ujar Prof. Dr. Purwantyastuti.

”Tiga dari lima orang yang meninggal setelah mengkonsumsi obat anti filariasis tersebut menunjukkan tanda serangan jantung dan dua lainnya memperlihatkan gejala stroke. Informasi itu diperoleh dari formulir data keluhan pasien yang diisi petugas kesehatan saat yang bersangkutan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Jadi kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil kajian mengenai reaksi obat, keluhan pasien dan diagnosisnya”, ujar Prof. Purwantyastuti.

Secara rinci dia menjelaskan, reaksi yang muncul setelah minum obat membutuhkan waktu antara satu hingga empat jam. ” Jadi kalau kejadiannya sebelum itu bisa dipastikan bukan karena pengaruh obat ”, ujarnya.

Dia menegaskan kematian lima warga Bandung tidak berhubungan dengan reaksi obat anti filariasis. Efek samping yang sering muncul adalah pusing, mual. ”Itu bisa terjadi jika orang tersebut mengidap mikrofilaria, setelah minum obat, cacing dewasa dan anak cacing akan mati dan itu menimbulkan alergi, mual dan nyeri tetapi tidak membahayakan, ujarnya.

Prof. Purwantyastuti menambahkan, obat yang diberikan secara massal kepada warga Kabupaten Bandung untuk mencegah penyakit kaki gajah terdiri atas diethylcarbamazinecitrate (DEC), albendazol (obat cacing) dan parasetamol (obat penurun panas).

Obat-obat tersebut, sudah digunakan sejak puluhan tahun silam dan terbukti aman, tidak pernah ada laporan kejadian efek samping yang membahayakan, apalagi menyebabkan kematian. Dosis pemberiannya pun lazim, kata Prof. Purwantyastuti yakni enam miligram per kilogram berat badan. Penimbangan berat badan warga memang tidak dilakukan, namun pemerintah menggunakan perhitungan berat badan rata-rata per kelompok umur yang dinilai cukup aman.

Obat itu harus diberikan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut untuk memastikan seluruh cacing filaria yang ada di dalam tubuh mati. Pemberian DEC, memang menimbulkan efek samping seperti pusing, mual, demam, muntah selama beberapa hari, apalagi kalau diminum sebelum makan. ” Lebih baik sakit sebentar, daripada menderita seumur hidup karena cacat akibat cacing filaria”, ujarnya.

Penyakit kaki gajah merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria (Brugia malayi, Brugia timori dan Wucheria brancofti) yang ditularkan oleh semua jenis nyamuk (Culex, Anopheles, Mansonia dan Aedes). Penyakit ini menyerang saluran dan kelenjar getah bening serta menyebabkan kecacatan seumur hidup, kata Ketua KAPFI.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.

Lingkungan Sehat Rakyat Sehat, dipilih menjadi tema Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 45. Tema ini dipilih karena faktor lingkungan dan perilaku merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi status kesehatan, selain faktor pelayanan kesehatan dan keturunan. Sebagian besar penyakit menular dan tidak menular seperti diare, ISPA, Pneumonia, Malaria dan Frambusia dapat dicegah melalui upaya penyehatan lingkungan dan peningkatan perilaku higienis masyarakat.

Hasil Riskesdas Tahun 2007 menunjukkan penyebab kematian bayi umur 29 hari – 11 bulan terbanyak (55,2%) disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan intervensi lingkungan dan perilaku, yaitu diare (31,4%) dan pneumonia (23,8%). Demikian pula proporsi penyebab kematian pada anak umur 4 – 11 tahun yaitu diare (25,4%) dan pneumonia (15,5%).

Tema HKN ke 45 juga sesuai dengan semangat pemerintah untuk mencapai target MDG’s sebagai komitmen global dalam tujuan ke-7 MDGs yaitu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan target 10 yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015.

Keberhasilan mencapai target 10 MDGs akan berpengaruh pada pencapaian target-target lain seperti mengurangi kemiskinan dan kelaparan (tujuan 1), mengurangi kematian Balita (tujuan 4)meningkatkan kesehatan ibu (tujuan 5), dan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya (tujuan 6).

HKN tahun ini mengagkat tema lingkungan dengan upaya-upaya yang ditekankan pada upaya preventif dan promotif seperti penyediaan air minum, sanitasi dan hygiene, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan bahan kimia beracun dan berbahaya, adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim, kesiapsiagaan dan respon dalam kedaruratan kesehatan lingkungan dan pengembangan wilayah sehat.

Pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berwawasan kesehatan menuntut perlunya komitmen politik dan program pembangunan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu perlu pendekatan lintas sektor yang berbasis wilayah.

Peringatan HKN ke-45 diawali dengan pelaksanaan apel bendera di lapangan Depkes yang dipimpin Menteri Kesehatan. Usai upacara, Menkes meluncurkan Aksi Simpati Kebersihan Lingkungan di 5 wilayah DKI Jakarta ditandai dengan melepas mobil pelayanan kesehatan. Dalam acara tersebut juga diserahkan penghargaan Presiden RI dan Menteri Kesehatan bagi karyawan Depkes. Rangkaian acara lainnya yaitu :

1. Aksi simpati pembersihan lingkungan dilakukan oleh 1.500 mahasiswa Poltekkes Jakarta. Aksi ini meliputi aksi simpatik di lingkungan pemukiman dan tempat ibadah, aksi simpatik di lingkungan sekolah, dan aksi simpatik di lingkungan pasar;
2. Depkes bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu swasta, BUMN, RS dan organisasi seperti Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dengan mengerahkan mobil-mobil klinik melakukan bakti sosial kesehatan. Penyerahan 40 kendaraan Promosi Kesehatan ke seluruh provinsi. Sementara itu RS Mata Cicendo Bandung menggelar acara bakti sosial operasi katarak untuk 700 mata di 8 daerah yaitu 50 operasi mata di RS Mata Cicendo Bandung (12/11 dan 12/12), 50 operasi mata di Puskesmas Sukra Indramayu (17/11), 100 operasi mata di RSUD Bekasi (23/11), 200 operasi mata di RSUD Depok (25/11), 50 operasi mata di RSUD Samsudin Sukabumi (21/11), 200 operasi mata di RSUD Lombok Barat (29/11) dan 50 operasi mata di Puskesmas Widasari Indramayu (1/12);
3. Pada malam harinya digelar acara pemberian penghargaan Menteri Kesehatan bagi sekitar 200 institusi/perorangan yang berjasa di bidang kesehatan yaitu Penghargaan Swasti Shaba bagi Kabupaten/ Kota Sehat, Mangala dan Ksatria Karya Bakti Husada, Widyaiswara dan Dosen Politeknik Kesehatan Berprestasi, pemenang kompetisi jurnalistik, pemenang lomba poster obat generik, pemenang perpustakaan di lingkungan kesehatan;
4. Beberapa acara lain yang dilaksanakan diantaranya pameran foto, pameran kesehatan, seminar dan workshop jejaring pengelolaan air minum rumah tangga, workshop adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim serta workshop limbah medis.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id,info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.

Depkes RI : Menteri Kesehatan RI dr. Endang R.Sedyaningsih, MPH,.Dr.PH membuka Kongres Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) dan Pertemuan Penyiapan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Jamkesmas Menuju Jamkesmas Semesta di Banjarmasin.

Menteri Kesehatan menyatakan pentingnya kegiatan ini, karena di awal jabatan sebagai pemimpin di Departemen kesehatan ini merupakan kesempatan untuk berkenalan dan bertatap-muka dengan Gubernur serta para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Selain itu, dapat memberikan informasi mengenai arah kebijakan pembangunan kesehatan serta sekaligus secara langsung mendengarkan masukan dan pokok-pokok pikiran para Kadinkes dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam program 100 hari serta program 5 tahun Kabinet Indonesia Bersatu ke-dua yang berkaitan dengan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan agar mencapai jaminan kesehatan semesta bagi rakyat Indonesia.

Menurut Menkes, pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat dan status gizi masyarakat secara bermakna. Tentu saja keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras semua. Keberhasilan menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34,0 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami penurunan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, umur harapan hidup meningkat dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007. Prevalensi gizi kurang pada balita menurun dari 25,8% pada tahun 2004 menjadi 18,4% pada tahun 2007 (Riskesdas, 2007).

Dalam sambutannya Menkes menyampaikan bahwa saat ini memang masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain yaitu angka kematian bayi dan Angka kematian ibu juga masih tinggi di Indonesia masih tinggi, masalah penyakit menular dan masalah kekurangan gizi yang belum bisa diatasi dengan baik, dan terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, Masalah kesehatan akibat bencana yang selalu mengakibatkan korban, baik korban meninggal, sakit dan cedera; timbulnya pengungsi yang dapat pula mengakibatkan masalah kesehatan seperti wabah penyakit dan balita kurang gizi, disparitas sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang masih perlu terus ditingkatkan agar lebih berkualitas serta mencakup sasaran yang tepat

Menkes juga menyampaikan untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut, maka beberapa isu pokok yang menjadi fokus pembangunan kesehatan ke depan sebagaimana hasil pertemuan rembug nasional (“national summit”) bidang kesejahteraan rakyat tahun 2009 yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Isu-isu pokok tersebut yaitu peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs, pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan peningkatan ketersediaan , pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan ( DTPK).

Menurut Menkes, isu pokok pertemuan relevan dengan tema kongres ini. Berkaitan dengan Jamkesmas, yang harus diperhatikan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan kelas III rumah sakit baik pemerintah maupun swasta yang dijamin oleh pemerintah termasuk mutu pelayanan. Peningkatan perlindungan financial terhadap risiko kesehatan secara bertahap agar yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, perlunya dilakukan diversifikasi dan sinergi sumber pembiayaan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta, dengan cara: mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi jaminan kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengembangkan berbagai inisiatif agar masyarakat yang mampu dapat membeli premi asuransi kesehatan, dan/atau ikut membayar (sharing) besaran jaminan kesehatan sesuai kemampuannya dan mengembangkan berbagai inisiatif jaminan kesehatan bagi karyawan di perusahaan-perusahaan, tegas dr. Endang.

Selain itu, Menkes juga menyatakan perlunya mengatur kelembagaan, kepesertaan, sistem informasi jaminan kesehatan yang efektif, efisien dan akuntabel serta membagi peran dan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlunya dilakukan jaminan ketersediaan dan pemerataan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dalam jaminan kesehatan serta berlangsungnya pelayanan yang terkendali biaya dan mutunya melalui penerapan INA-DRG dan Perlunya dilakukan perlindungan melalui jaminan kesehatan kepada penduduk miskin akibat bencana pasca tanggap darurat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam 5 tahun ke depan sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk saling bahu-membahu mewujudkannya. Pada tingkatan Pemerintah Propinsi serta Kabupaten/Kota, maka selaku Kadinkes mempunyai peran sangat penting dalam rangka mengakselerasi pembangunan kesehatan di daerah, ujar Menkes.

Oleh sebab itu, Menkes berharap dukungan dari semua Kadinkes agar berada dalam gerak langkah yang sama dan saling mengisi serta mendukung, sehingga dapat menjalankan program kesehatan sesuai amanat arah kebijakan pembangunan kesehatan. Tanpa kerja sama yang baik dan harmoni dalam pelaksanaan program-program kesehatan, maka tujuan pencapaian pembangunan kesehatan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat yang efisien serta akuntabel akan sulit terwujud.

Diakhir sambutannya, Menkes mengatakan kutipan arahan Presiden RI pada sidang kabinet yang pertama, yaitu Ada tiga “tagline” yang direkatkan pada kabinet Indonesia Bersatu ke-2 yang diharapkan menjadi landasan bekerja seluruh aparat kesehatan. “Tagline” itu adalah; Pertama, “change and continuity”, kedua, “debottlenecking, acceleration, and enhancement”, ketiga,”together we can”. Dengan siprit “tagline” itu, diharapkan terjadi peningkatan motivasi dan etos kerja seluruh abdi negara termasuk abdi kesehatan di semua jenjang pemerintahan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Konferensi Nasional Promosi Kesehatan ke 5

Hari/Tanggal: Minggu, 22 Nopember 2009
Tempat: Bandung, Jawa Barat

Promkes : enyakit rabies telah menjadi wabah di beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, Maluku dan Kalimantan Barat. Rabies bisa tertular dari gigitan anjing, kucing atau monyet. Bagaimana cara pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terkena gigitan hewan rabies?

Rabies merupakan penyakit akibat virus rabies yang berasal dari famili Rhabdovirus dan genus Lyssa virus. Virus ini berbentuk seperti peluru dan berkapsul. Sebenarnya virus ini mudah sekali untuk diinonaktifkan melalui cara pemanasan, sabun, detergen, menciptakan suasana asam dan basa. Virus ini memiliki masa inkubasi antara 2 minggu sampai 2 tahun, tapi rata-rata kasus rabies di Indonesia masa inkubasinya antara 2 minggu hingga 18 minggu.

“Sebagian besar akibat gigitan hewan penular rabies (HPR), tapi ada juga akibat kontak virus dengan kulit yang luka. Sedangkan jika antara manusia ke manusia biasanya melalui transplantasi,” ujar Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K) dalam acara jumpa pers mengenai penyakit rabies di Depkes, Jakarta, Senin (26/10/2009).

Tjandra Yoga menambahkan virus rabies ini harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu hingga akhirnya mencapai otak, yaitu virus masuk melalui gigitan hewan lalu berkembang biak di otot sekitar gigitan. Setelah itu virus akan menginfeksi susunan saraf tepi yang nantinya akan menuju pusat saraf. Jika sudah sampai ke saraf maka virus akan menginfeksi otak dan jaringan lain yang membuat harapan penderita untuk hidup semakin kecil.

Biasanya seseorang yang terkena rabies akan menunjukkan gejala-gejala seperti:

1. Nyeri pada bekas luka gigitan

2. Sakit kepala

3. Lemas

4. Gelisah

5. Mulut berlendir

6. Takut air (hydrophobia) bahkan hanya untuk melihatnya saja.

7. Takut angin (aerophobia), takut cahaya (photophobia) dan takut suara. Karena itu biasanya pasien rabies ditempatkan di ruang rawat khusus yang gelap tanpa angin dan cahaya.

Jika ada salah seorang yang mendapat gigitan terutama dari binatang seperti anjing, kucing atau monyet liar ada beberapa tindakan yang harus dilakukan yaitu:

1. Segera cuci luka dengan air mengalir serta menggunakan sabun atau detergen.

2. Kemudian segera bawa ke pusat kesehatan atau rabies center untuk pemberian vaksin anti rabies (VAR).

3. Lanjutkan terus pengobatan dengan melakukan pemeriksaan.

4. Karena masa inkubasi rabies lama, sehingga perlu waktu 2 minggu untuk melihat hasil suntikan vaksin, apakah ada gejala-gejala seperti di atas.

5. Jika positif, maka harus kembali diulang pemberian vaksinnya selama 4 tahapan (mulai nol lagi, hari ke-7, hari ke-14 dan diberi vaksin booster pada hari ke-60).

6. Akan lebih baik jika ditambah dengan pemberian serum anti rabies (SAR).

7. Jika mengikuti tahapan tersebut, peluang sembuhnya tinggi karena memotong jalur virus ke otak.

Sebaiknya juga memeriksa keadaan binatang yang menggigit, terutama melakukan analisis otak dari binatang tersebut atau bisa juga dengan menangkap binatang hidup-hidup dan tunggu hingga 14 hari. Jika binatang tersebut mati maka sudah pasti binatang tersebut mengandung virus rabies. Binatang rabies bisa dideteksi dengan perilaku yang agresif, mata merah, menggigit apa saja dan banyak mengeluarkan lendir dari mulutnya.

Jika Anda memiliki hewan peliharaan, tidak ada salahnya untuk melakukan vaksin rabies terhadap binatang tersebut. Dan segera melakukan pemeriksaan jika tergigit oleh binatang pembawa virus rabies yaitu anjing, kucing dan monyet.

sumber : detik.com

Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.PH, ditetapkan sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) menggantikan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K). Pengumuman susunan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara tanggal 21 Oktober 2009 jam 22.00. Endang Rahayu Sedyaningsih, sebelumnya adalah Peneliti Utama pada Puslitbang Bio Medis dan Farmasi Badan Litbangkes dan pernah menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bio Medis dan Farmasi Badan Litbangkes Depkes.

Endang R. Sedyaningsih lahir di Jakarta, 3 Februari 1955 adalah lulusan FK Universitas Indonesia tahun 1979. Gelar Master on Public Health dan Doktor Kesehatan Masyarakat diperoleh di Harvard University, USA tahun 1992 dan 1997. Buah perkawinannya dengan dr. MJN Mamahit, Sp.OG, dikaruniai 3 orang putra dan putri, Arinanda Wailan Mamahit, Awandha Raspati Mamahit, dan Rayinda Raumanen Mamahit.

Endang Sedyaningsih, memulai karirnya di Departemen Kesehatan sejak tahun 1990. Tahun 2004 sebagai pejabat fungsional dengan pangkat Peneliti Madya. Pada 26 Januari 2007 dipercaya oleh Menkes Siti Fadilah Supari sebagai Kepala Puslitbang Biomedis dan Farmasi. Pada 24 Juli 2008 sebagai peneliti Madya dan sejak 1 Agustus 2008 sebagai Peneliti Utama pada Puslitbang Biro Medis dan Farmasi.

Sebagai seorang peneliti, Endang R. Sedyaningsih sudah dua kali memperoleh penghargaan yaitu sebagai Penulis Artikel terbaik ke-2 Badan Litbangkes tahun 2000, Presentasi Poster Terbaik ke-3 pada Conferensi Asia Pasifik ke-3 tentang Perjalanan Kesehatan.

Karya-karya Endang R. Sedyaningsih diantaranya adalah Pengembangan Jaringan Virologi dan Epidemiologi Influenza di Indonesia (2007), Karakteristik kasus-kasus flu burung di Indonesia (Juli 2005-Mei 2006), dan Kajian penelitian sosial dan perilaku yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual, HIV/AIDS di Indonesia (1997-2003).

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Hal itu dikatakan dr. H. M. Aminullah, Sp.KJ, MM Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Depkes RI ketika membuka Mental Health Movement dalam rangkaian peringatan HKJS 2009, yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober di Bundaran Hotel Indonesia.

Peringatan ini mengangkat tema Kesehatan Jiwa di Pelayanan Kesehatan Primer : meningkatkan Penyembuhan dan Promosi Kesehatan Jiwa dengan sub tema Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat terhadap Masalah Kesehatan Jiwa, ungkap Aminullah.

Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya promosi kesehatan jiwa untuk memberikan gambaran paradigma baru kesehatan jiwa kepada masyarakat luas secara langsung. Acara ini ikut melibatkan para ODS (Orang Dengan Skizofrenia) yang telah menjalani terapi dan telah dapat menjalani kehidupan dengan normal, kata Aminullah.

Diharapkan, kegiatan ini akan memberi pengaruh positif kepada masyarakat umum sehingga diharapkan dapat menerima dan memberikan perhatian yang tepat kepada orang yang mengalami gangguan jiwa serta mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat ”Tidak Ada Kesehatan tanpa Kesehatan Jiwa”, tegas Aminullah.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Yeni Rosa Damayanti menyatakan masalah kesehatan jiwa mulai dari yang ringan seperti depresi sampai yang berat seperti skizoprenia adalah masalah medis, bukan karena kesurupan atau guna-guna.

Prevalensi masalah kesehatan jiwa saat ini cukup tinggi. Menurut WHO, 25 % dari penduduk dunia pernah menderita masalah kesehatan jiwa, 1 % diantaranya adalah gangguan jiwa berat, ujar Yeni Rosa.

Menurut Yeni, banyak hal yang dulu dianggap memalukan dengan dukungan media massa, sekarang dianggap biasa misalnya orang yang memiliki cacat tubuh, sekarang tidak malu berada di tempat umum. Bahkan stigma terhadap penderita HIV pun berkurang. Semua bergantung pada informasi, sosialisasi, public relation, dan pada akhirnya pembentukan opini masyarakat. Karena itu diharapkan media massa membantu menghilangkan stigma terhadap masalah kesehatan jiwa. Karena itu momen HKS ini penting bagi upaya kita bersama untuk menghapus stigma terhadap penderita masalah kesehatan jiwa.

Masalah kesehatan jiwa bisa diobati, apalagi dengan kemajuan pesat dari obat-obatan yang tersedia sekarang ini. Dengan pengobatan dan dukungan yang baik, bahkan orang dengan gangguan jiwa berat bisa diobati dan hidup normal serta produktif. Untuk itu PJS menyambut gembira pasal-pasal pada UU Kesehatan yang baru disahkan DPR yang mewajibkan Puskesmas untuk menyediakan layanan jiwa, ujar Yeni Rosa.

Orang dengan skizofrenia bukan ancaman bagi masyarakat, mereka justru sering menjadi korban kekerasan, hinaan, diskriminasi, dan pelalaian. Penderita penyakit lain yang tidak mendapat pengobatan mendapatkan simpati dari masyarakat, termasuk media massa, namun penderita gangguan jiwa yang tidak diobati menjadi bahan olok-olok, dikurung, dan dipasung. Perilaku penderita yang tampak menyimpang dari perilaku normal hanyalah gejala dari penyakit sebelum mendapat pengobatan, ujar Yeni Rosa.

Perlu dibedakan antara gejala dan penyakitnya. Dengan pengobatan yang baik, gejala-gejala tersebut bisa diobati dan dihilangkan.. Penderita gangguan jiwa sebagaimana penderita sakit lainnya perlu mendapat perlindungan dan pengobatan yang semestinya. Akan tetapi kenyataannya sebagian besar dari mereka belum mendapatkan akses terhadap pengobatan medis, ujar Yeni Rosa.

PJS adalah organisasi dari orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa beserta keluarganya, tenaga professional kesehatan jiwa dan orang-orang lain yang peduli. Anggota PJS sebagian besar adalah orang dengan skizofrenia (ODS), dan mereka hidup normal sebagaimana orang-orang lainnya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 52907416-9, 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, atau Posko Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan nomor telepon/faksimili: (0751) 8246306.

Detik.com : Jika sistem kesehatan di Indonesia diberi skor, pakar kesehatan sepakat memberi nilai 6. Sistem kesehatan nasional yang ada saat ini masih dianggap terlalu kaku, tidak transparan dan tidak punya komitmen. Seperti apa sistem kesehatan yang ideal untuk Indonesia?

“Konsep yang ideal dan realistik itu harus ada batasnya. Problemnya di Indonesia masih seputar duit dan komitmen. Sama seperti kalau nggak ada bencana, nggak ada yang ngingetin,” ujar Prof. Dr. dr Hasbullah Thabrani, pakar kesehatan masyarakat dan mantan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI disela-sela acara seminar Sistem Kesehatan yang Ideal Bagi Indonesia yang digelar di Wisma GKBI, Jakarta, Selasa (6/10/2009).

Konsep dasarnya sederhana, yaitu semua yang butuh akses kesehatan bisa terpenuhi. Tapi sampai saat ini, Indonesia masih memprioritaskan keuntungan negara, bukan kesejahteraan rakyat. “Kalau dari skala 1-10, mungkin nilainya 6,” ujar Hasbullah.

Berbeda dengan Indonesia, sistem kesehatan di negara lain jauh lebih baik. “Di Kuba dan Srilangka, dokter-dokternya mau digaji kecil karena sekolah dokternya gratis. Tapi kalau di Indonesia, mau jadi dokter aja mahalnya minta ampun, jadi setelah jadi dokter pasang tarif mahal,” ujar Hasbullah.

Di Jerman, menurut Hasbullah, mau sekolah apapun gratis. Begitu pula dengan Malaysia dengan biaya rumah sakitnya yang gratis. “Srilangka sudah 63 tahun menerapkan seperti itu. Jerman 130 tahun dan Malaysia sudah 52 tahun. Sedangkan Indonesia, sudah 63 tahun tapi masih sedikit yang bisa dicapai untuk meningkatkan kesehatan rakyatnya,” ujar Hasbullah.

Sebagai negara dengan sistem kesehatan yang paling baik, Indonesia sepertinya harus mencontoh negara-negara Eropa seperti Inggris dan Perancis.

“Inggris pakai sistem Global budget, rumah sakit diberi hak untuk mengelola uang termasuk gaji pegawai, tapi syaratnya pasien harus terlayani semua dan angka kematian dibatasi. Mestinya ada rumah sakit yang ditutup atau dokter ditutup kalau melakukan pelanggaran,” jelas Hasbullah.

Hasbullah mengatakan bahwa sistem pemerintah sekarang sangat kaku dan harus ada perubahan mindset. “Kita tidak punya share value dan nilai-nilai kemanusiaan. “Harusnya orang miskin yang sakit dan tidak mampu juga ditolong sama halnya seperti orang yang kena gempa,” tutur Hasbullah.

Menurut Hasbullah, yang harus diperbaiki adalah masalah pendanaan dan anggarannya. Tapi kalau dana dan anggaran sudah terkumpul, masalah lainnya masih muncul. “Apakah menjamin dana itu tidak dikorupsi?” ujarnya.

Sistem pendanaan sebaiknya dilakukan secara nasional. “Itu akan mempermudah masyarakat karena sifatnya yang portable. Jadi kalau orang Bandung sakit di Jakarta, tetap bisa pakai jaminan kesehatan di Jakarta,” jelasnya.

Untuk membangun sistem kesehatan nasional harus ada yang diprioritaskan, dan prioritas pertama menurut Hasbullah adalah ibu dan anak. Mereka adalah investasi masa depan. Semua kebutuhannya harus bisa terjamin. Prioritas berikutnya adalah orang miskin, orang tua, sektor formal, baru sektor informal.

Persoalan paling parah di Indonesia, kita tidak tegas dalam menindaki pelanggar hukum. Peraturan dan kebijakan sudah cukup bagus, tapi implementasi masih jauh. “Banyak perbedaan di lapangan, bahkan antara dokter dan perawat pun sering bentrok,” ujar Hasbullah.

Menurut Hasbullah, indikator negara yang memiliki sistem kesehatan baik tidak bisa dilihat dari angka kematiannya saja. “Kematian kan bukan disebabkan penyakit saja, tapi juga makanan, pendidikan dan ekonomi. Indikator yang sebenarnya yaitu angka kepuasan pasien rumah sakit tinggi, infeksi rendah dan pasien tercegah dari penyakit,” katanya.

Asal tahu saja, saat ini Indeks Pengembangan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2009 berada di urutan ke-111 dari 182 negara. Peringkat tersebut turun dari tahun sebelumnya (2008) yang masih berada di peringkat 109. Memang benar ada peningkatan indeks IPM, tapi negara lain jauh lebih banyak mengalami kenaikan indeks tersebut.

“Jika kita lari 10 langkah per menit, negara lain lari lebih cepat. China 20 langkah, Malaysia 40 langkah. Kita selalu disalip, bahkan kalau China ‘diam’ saja, Indonesia tidak akan bisa mengejar China. Jadi masalahnya bukan soal penduduk yang banyak, tapi soal mindset. Toh China penduduknya lebih banyak tapi IPM-nya jauh di atas Indonesia,” ujar Hasbullah.

Indikator tercapainya sistem kesehatan yang ideal, menurut Hasbullah yaitu rakyat harus terlindungi dari lingkungan yang tambah buruk, tarif rumah sakit yang bertambah mahal dan dan kualitas rumah sakit harus terkontrol.

“Harusnya setiap rumah sakit mengumumkan tarif dan penyakit yang berhasil diobati, jadi masyarakat bisa tahu kualitas rumah sakit itu. Intinya, sistem kesehatan yang ideal itu harus melindungi rakyat bukan hanya pejabat,” pungkas Hasbullah.(fah/ir)

PENERIMAAN CPNS DEPKES THN 2009 SILAHKAN DI DOWNLOAD PERSYARATAN DAN ALOKASI FORMASINYA :

PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS DEPKES THN 2009

ALOKASI FORMASI CPNS DEPKES SULTENG

ALOKASI FORMASI CPNS DEPKES SULSEL 2009

ALOKASI FORMASI CPNS DEPKES SULUT 2009

UNTUK MELIHAT ALOKASI FORMASI CPNS PER-PROPINSI SILAHKANKLIK SAJA LINK INI : http://www.ropeg-depkes.or.id/news/2009/cpns/PengumumanCPNSTth2009

DAFTAR NAMA DOKTER UMUM
YANG DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT
PROPINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE SEPTEMBER 2009
DEPARTEMEN KESEHATAN RI

DAFTAR NAMA DOKTER GIGI
YANG DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT
PROPINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE SEPTEMBER 2009
DEPARTEMEN KESEHATAN RI